FATWA, SIDANG ISBAT DAN PENYATUAN KALENDER HIJRIYAH

FATWA, SIDANG ISBAT DAN PENYATUAN KALENDER HIJRIYAH

Slamet Hambali

(Dosen Ilmu Falak IAIN Walisongo)

Malakah Pada Seminar Internasional IAIN Walisongo 2012

Pendahuluan.

Waktu yang terus berjalan seolah tak terkendalikan dan tak pernah memperdulikan, membuat semua akan tergilas oleh waktu. Hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu pengetahuan, orang-orang yang senantiasa beramal shaleh, orang-orang yang senantiasa berada di jalan yang benar dan orang-orang yang senantiasa bersabar akan selalu hidup sepanjang waktu walaupun telah tiada dipanggil oleh Sang Pencipta. Perputaran matahari semu mengelilingi bumi telah memunculkan kalender sistem syamsiyah (solar system calender). Sedangkan gerak bulan mengelilingi bumi (gerak sebenarnya) telah memunculkan kalender sistem kamariyah (lunar system calender). Kalender yang dipakai oleh umat manusia hingga saat ini, pada dasarnya berkisar di antara 3 sistem, yaitu sistem syamsiyah (solar system), sistem kamariyah (lunar system) dan sistem kamariyah syamsiyah (luni solar system).Kalender solar system di antaranya dapat dijumpai dalam kalender Mesir Kuno, kalender Romawi Kuno, kalender Jepang, kalender Maya, kalender Saka dan kalender Masehi. Untuk kalender lunar system di antaranya dapat dijumpai dalam kalender Hijriyah atau kalender Islam dan kalender Jawa Islam. Sedangkan kalender luni solar system di antaranya dapat dijumpai dalam kalender Babilonia, kalender Cina dan kalender Yahudi. Dalam semua sistem kalender tidak ada perbedaan pendapat dalam penetapan awal bulan dan awal tahun, hanya dalam kalender Hijriyah saja yang sering terjadi adanya perbedaan, itupun hanya terjadi di Indonesia. Umat Islam Indonesia, telah terkotak-kotak dalam berbagai kelompok ormas dan semacamnya, masing-masing kelompok ormas mempunyai kecenderungan membuat kalender hijriyah sesuai dengan seleranya sendiri, sehingga mengakibatkan dalam penetapan awal bulan kamariyah khususnya awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah dan awal bulan lainnya menjadi sering berbeda. Umat Islam Indonesia, telah terkotak-kotak dalam berbagai kelompok ormas dan semacamnya, masing-masing kelompok ormas mempunyai kecenderungan membuat kalender hijriyah sesuai dengan seleranya sendiri, sehingga mengakibatkan dalam penetapan awal bulan kamariyah khususnya awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah dan awal bulan lainnya menjadi sering berbeda.

Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia tahun 1990 M./ 1410 H. Sampai Sekarang.

Penulis tertarik memperhatikan perbedaan dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia mulai tahun 1990 M. Sebenarnya sebelum tahun 1990 perbedaan sudah sering terjadi, namun penulis belum tertarik untuk memperhatikannya.

 Disampaikan pada seminar internasional dalam “Upaya Menyatukan Kalender Hijriah” Kamis, 13 Desember 2012 M./29 Muharram 1434 H., di Hotel Siliwangi Semarang.

Ijtimak akhir Ramadhan tahun 1410 H terjadi hari Rabu Pon, 25 April 1990 M., pukul 11:28:25 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan masih di bawah ufuq dengan tinggi mar’i -0° 17’ 12”. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapakan 1 Syawal 1410 H., jatuh Kamis Wage, 26 April 1990 M., atas dasar laporan rukyah dari daerah Jawa Timur. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengikuti keputusan pemerintah tersebut, sedangkan K.H. Turaichan Kudus menetapkan 1 Syawal jatuh hari Jum’at Kliwon, 27 April 1990 M.

Ijtimak akhir Ramadhan tahun 1412 H terjadi hari Jum’at Paing, 3 April 1992 M., pukul 12:02:25 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan masih di bawah ufuq dengan tinggi mar’i -1° 7’ 45”. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapakan 1 Syawal 1412 H., jatuh Ahad Wage, 5 April 1992 M., atas dasar istikmal dan menolak laporan rukyah dari daerah Jawa Timur. Nahdlatul Ulama (NU) mengikhbarkan bahwa 1 Syawal 1412 H., jatuh hari Sabtu Pon, 4 April 1992 M. (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar adanya laporan rukyah dari Jawa Timur dan Cakung, sedangkan Muhammadiyah sejalan dengan keputusan Pemerintah yaitu 1 Syawal 1412 H., jatuh hari Ahad Wage, 5 April 1992 M.

Ijtimak akhir Ramadhan tahun 1413 H., terjadi hari Selasa Legi, 23 Maret 1993 M., pukul 14:15:31 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan masih di bawah ufuq dengan tinggi mar’i -2° 16’ 52”. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapakan 1 Syawal 1413 H., jatuh Kamis Pon, 25 Maret 1993 M., atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyah hilal dari Jawa Timur dan Cakung. Nahdlatul Ulama (NU) mengikhbarkan bahwa 1 Syawal 1413 H., jatuh hari Rabu Paing, 24 Maret 1993 M.(mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar adanya laporan rukyah dari Jawa Timur dan Cakung, sedangkan Muhammadiyah sejalan dengan keputusan Pemerintah yaitu 1 Syawal 1413 H., jatuh hari Kamis Pon, 25 Maret 1993 M. Pada waktu itu ada sebagian kaum muslimin Indonesia yang berhari raya hari Selasa Legi, 23 Maret 1993 (mendahului 2 hari dari ketetapan Pemerintah) karena mengikuti hari raya ’Idhul Fitri 1413 H., di Arab Saudi.

Ijtimak akhir Ramadhan tahun 1414 H., terjadi hari Sabtu Kliwon, 12 Maret 1994 M., pukul 14:05:35 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan masih di bawah ufuq dengan tinggi mar’i -1° 56’ 26”. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapakan 1 Syawal 1414 H., jatuh Senin Paing, 14 Maret 1994 M., atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyah hilal dari Jawa Timur dan Cakung. Nahdlatul Ulama (NU) mengikhbarkan bahwa 1 Syawal 1414 H., jatuh hari Ahad Legi, 13 Maret 1994 M. (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar adanya laporan rukyah dari Jawa Timur dan Cakung, sedangkan Muhammadiyah sejalan dengan keputusan pemerintah yaitu 1 Syawal 1414 H., jatuh hari Senin Paing, 14 Maret 1994 M.

Ijtimak akhir Ramadhan tahun 1418 H., terjadi hari Rabu Pon, 28 Januari 1998 M., pukul 13:01:52 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan sudah di atas ufuq dengan tinggi mar’i +0° 13’ 15”. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1418 H., jatuh hari Jum’at Kliwon, 30 Januari 1998 M., atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyah hilal dari Jawa Timur. Nahdlatul Ulama (PBNU) mengikhbarkan bahwa 1 Syawal 1418 H., jatuh hari Jum’at Kliwon, 30 Januari 1998 M., sama dengan keputusan pemerintah, atas dasar istikmal dan menolak kesaksian rukyah dari Jawa Timur dan Cakung karena kesaksian tersebut dianggap belum memenuhi kriteria imkan rukyah dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar dan telah mencapai tingkat mutawatir. Kemudian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur membuat ikhbar sendiri 1 Syawal 1418 H., jatuh hari Kamis Wage, 29 Januari 1998 M., atas dasar hasil rukyah dari Jawa Timur sendiri. Sedangkan Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1418 H., jatuh hari Kamis Wage, 29 Januari 1998 M. (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar wujudul hilal.

Ijtimak akhir Ramadhan tahun 1427 H., terjadi pada hari Ahad Paing, 22 Oktober 2006 M., pukul 12:15:06 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan sudah di atas ufuq dengan tinggi mar’i +0° 19’ 05”. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapakan 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Selasa Paing, 24 Oktober 2006 M, atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyah hilal dari Jawa Timur. Nahdlatul Ulama (PBNU) mengikhbarkan bahwa 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Selasa Paing, 24 Oktober 2006 M., sama dengan keputusan pemerintah, atas dasar istikmal dan menolak kesaksian rukyah dari Jawa Timur dan Cakung karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyah dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar dan telah mencapai tingkat mutawatir. Kemudian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur membuat ikhbar sendiri 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Senin Legi, 23 Oktober 2006 M (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar hasil rukyah dari Jawa Timur sendiri. Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII) menetapkan 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Selasa Paing, 24 Oktober 2006 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) karena Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia untuk awal Ramadhan dan Syawal mengikuti Keputusan Pemerintah Indonesia, sedangkan untuk awal Dzulhijjah mengikuti ketetapan Pemerintah Arab Saudi. Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Senin Legi, 23 Oktober 2006 M. (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar wujudul hilal. Persatuan Islam (Persis) menetapkan 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Selasa Paing, 24 Oktober 2006 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar istikmal, karena belum mencapai kriteria imkan rukyah minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer. Demikian juga Al-Irsyad menetapkan 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Selasa Paing, 24 Oktober 2006 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah), atas dasar istikmal, karena belum mencapai kriteria imkan rukyah minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer, termasuk Al-Washliyyah menetapkan 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Selasa Paing, 24 Oktober 2006 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar istimal, karena belum mencapai kriteria imkan rukyah minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer.

Ijtimak akhir Ramadhan tahun 1428 H., terjadi pada hari Kamis Legi, 11 Oktober 2007 M., pukul 12:01:53 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan sudah di atas ufuq dengan tinggi mar’i +0° 11’ 05”. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapakan 1 Syawal 1428 H., jatuh hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M, atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyah hilal dari Cakung, dari Jawa Timur tidak ada laporan terlihatnya hilal. Nahdlatul Ulama (PBNU) mengikhbarkan bahwa 1

Syawal 1428 H., jatuh hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M., sama dengan keputusan pemerintah, atas dasar istikmal dan menolak kesaksian rukyah dari Cakung karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyah dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar dan telah mencapai tingkat mutawatir. Kemudian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tidak lagi membuat ikhbar. Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII) menetapkan 1 Syawal 1428 H., jatuh hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) karena Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia untuk awal Ramadhan dan Syawal mengikuti Keputusan Pemerintah Indonesia, sedangkan untuk awal Dzulhijjah mengikuti ketetapan Pemerintah Arab Saudi. Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1428 H., jatuh hari Jum’at Paing, 12 Oktober 2007 M. (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar wujudul hilal. Persatuan Islam (Persis) menetapkan 1 Syawal 1428 H., jatuh hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M. sama dengan ketetapan Pemerintah, atas dasar istimal, karena belum mencapai kriteria imkan rukyah minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer. Demikian juga Al-Irsyad menetapkan 1 Syawal 1428 H., jatuh hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M.( sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar istimal, karena belum mencapai kriteria imkan rukyah minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer, termasuk Al-Washliyyah menetapkan 1 Syawal 1428 H., jatuh hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar istimal, karena belum mencapai kriteria imkan rukyah minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer.

Ijtimak akhir Ramadhan tahun 1432 H., terjadi pada hari Senin Wage, 29 Agustus 2011 M., pukul 10:05:14 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan sudah di atas ufuq dengan tinggi mar’i +1° 25’ 20”. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapakan 1 Syawal 1432 H., jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M., atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyah hilal dari Cakung dan laporan rukyah dari Jepara, dari Jawa Timur tidak ada laporan terlihatnya hilal. Muhammadiyah mohon izin dalam sidang isbat untuk merayakan ’Idhul Fitri hari Selasa Kliwon, 30 Agustus 2011 M. (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar wujudul hilal. Nahdlatul Ulama (PBNU) mengikhbarkan bahwa 1 Syawal 1432 H., jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M, sama dengan keputusan Pemerintah, atas dasar istikmal dan menolak kesaksian hilal dari Cakung dan kesaksian hilal dari Jepara, karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyah dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar dan telah mencapai tingkat mutawatir. Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII) menetapkan 1 Syawal 1432 H., jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) karena Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia untuk awal Ramadhan dan Syawal mengikuti Keputusan Pemerintah Indonesia, sedangkan untuk awal Dzulhijjah mengikuti ketetapan Pemerintah Arab Saudi. Persatuan Islam (Persis) menetapkan 1 Syawal 1432 H., jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar istikmal karena belum mencapai kriteria imkan rukyah minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer. Demikian juga Al-Irsyad menetapkan 1 Syawal 1432 H., jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar istikmal karena belum mencapai kriteria imkan rukyah minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer, termasuk Al-Washliyyah menetapkan 1 Syawal 1432 H., jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M. (sama dengan ketetapan

Pemerintah) atas dasar istikmal karena belum mencapai kriteria imkan rukyah minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer.

Ijtimak akhir Sya’ban tahun 1433 H., terjadi pada hari Kamis Wage, 19 Juli 2012 M., pukul 11:25:13 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan sudah di atas ufuq dengan tinggi mar’i +1° 15’ 03”. Menteri Agama atas nama Pemerintah Republik Indonesia melalui sidang isbat menetapakan 1 Ramadhan 1433 H., jatuh hari Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M., atas dasar dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyah hilal dari Cakung. Muhammadiyah tidak hadir dalam sidang isbat awal Ramadhan 1433 H., dan Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1433 H., jatuh hari Jum’at Kliwon, 20 Juli 2012 M. (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar wujudul hilal. Nahdlatul Ulama (PBNU) mengikhbarkan bahwa 1 Ramadhan 1433 H., jatuh hari Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M., sama dengan ketetapan Pemerintah, atas dasar istikmal dan menolak kesaksian hilal dari Cakung, karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyah dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar dan telah mencapai tingkat mutawatir. Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII) menetapkan 1 Ramadhan 1433 H., jatuh hari Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) karena Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia untuk awal Ramadhan dan Syawal mengikuti Keputusan Pemerintah Indonesia, sedangkan untuk awal Dzulhijjah mengikuti ketetapan Pemerintah Arab Saudi. Persatuan Islam (Persis) menetapkan 1 Ramadhan 1433 H., jatuh hari Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar belum masuk kriteria imkan rukyah beda tinggi matahari bulan minimal 4 derajat dengan hisab kontemporer. Demikian juga Al-Irsyad menetapkan 1 Ramadhan 1433 H., jatuh hari Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar belum masuk kriteria imkan rukyah beda tinggi matahari bulan minimal 4 derajat dengan hisab kontemporer, termasuk Al-Washliyyah menetapkan 1 Ramadhan 1433 H., jatuh hari Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar imkan rukyah 2 derajat dengan hisab kontemporer.

Data-data di atas menunjukkan bahwa, mulai tahun 2006 M., / 1427 H., sampai dengan tahun 2012 M.,/1433 H., hampir semua ormas Islam dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah bersamaan dengan ketetapan pemerintah walaupun menggunakan kriteria yang berbeda-beda kecuali Muhammadiyah dengan kriteria wujudul hilal, dan kelompok-kelompok kecil seperti An-Nadhir di Gowa Sulawesi Selatan dengan mengacu pasangnya air laut, Naqsabandi Padang dengan hisab urfi, Hizbut-tahrir dengan rukyah global, kemudian Satariyyah dan Kholidiyah dengan hisab urfi dan aboge.

Fatwa Majlis Ulama Indonesia.

Dengan pertimbangan :

1.   Di Indonesia penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sering terjadi perbedaan.

2.   Perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dapat menimbulkan citra dan dampak negatip terhadap syi’ar dan da’wah Islam.

3.   Hasil ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 M., menfatwakan tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, untuk mengatasi perbedaan tersebut

Kemuian setelah memperhatikan,

1.      Surat Yunus (10) ayat 5:

 “Dialah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). ......”

2.   Surat an-Nisa’ (4) ayat 59:

 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. ...”

3.      Hadits-hadits Nabi SAW antara lain :

 “Janganlah kamu berpuasa (Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Ramadhan), dan janganlah kamu berbuka (mengakhiri puasa Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Syawal). Jika dihalangi oleh awan/mendung maka perkirakanlah” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar).

 “Berpuasalah (Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Ramadhan). Dan berbukalah (mengakhiri puasa Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Syawal). Apabila kamu terhalangi sehingga tidak dapat melihatnya maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban tiga puluh hari” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

4.   Dan lain sebagainya.

Atas dasar hal-hal tersebut, maka Majlis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, yaitu:

Pertama:

1.      Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara Nasional.

2.      Seluruh umat Islam umat Islam Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

3.      Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majlis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.

4.      Hasil rukyat dari daerah yang memungkin hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla’nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Kedua, Rekomendasi:

Agara Majlis Ulam Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

Ditetapkan di Jakarta, Sabtu Kliwon, 2 Dzulhijjah 1424 H./24 Januari 2004 M.

Walaupun telah dikeluarkan fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, namun ternyata pada saat tinggi bulan masing kurang dari 2° perbedaan penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah tetap tidak bisa dihindari, seperti penetapan awal Syawal 1427 H./2006 M., penetapan awal Syawal 1428 H./ 2007 M., penetapan awal Syawal 1432 H./2011 M., dan awal Ramadhan 1433 H./2012 M.

Akhir Ramadhan 1427 H., tinggi hilal belum mencapai +2°, maka Menteri Agama atas nama Pemerintah Republik Indonesia melalui sidang isbat menetapakan 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Selasa Paing, 24 Oktober 2006 M. Ormas-ormas Islam yang menetapkan awal Syawal 1427 H., sama dengan Pemerintah RI adalah Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad, Al-Washliyyah dan Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII). Sedangkan yang berbeda dengan ketetapan Pemerintah RI hanyalah Muhammadiyyah, yaitu Senin Legi, 23 Oktober 2006 M.

Akhir Ramadhan 1428 H., tinggi hilal belum mencapai +2°, maka Menteri Agama atas nama Pemerintah Republik Indonesia melalui sidang isbat menetapakan 1 Syawal 1428 H., jatuh hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M. Ormas-ormas Islam yang menetapkan awal Syawal 1428 H., sama dengan Pemerintah RI adalah Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad, Al-Washliyyah dan Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII). Sedangkan yang berbeda dengan ketetapan Pemerintah RI hanyalah Muhammadiyyah, yaitu Jum’at Paing, 12 Oktober 2007 M.

Akhir Ramadhan 1432 H., tinggi hilal belum mencapai +2°, maka Menteri Agama atas nama Pemerintah Republik Indonesia melalui sidang isbat menetapakan 1 Syawal 1432 H., jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M. Ormas-ormas Islam yang menetapkan awal Syawal 1432 H., sama dengan Pemerintah RI adalah Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad, Al-Washliyyah dan Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII). Sedangkan yang berbeda dengan ketetapan Pemerintah RI hanyalah Muhammadiyyah, yaitu Selasa Kliwon, 30 Agustus 2011 M.

Akhir Sya’ban 1433 H., tinggi hilal belum mencapai +2°, maka Menteri Agama atas nama Pemerintah Republik Indonesia melalui sidang isbat menetapakan 1 Ramadhan 1433 H., jatuh hari Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M. Ormas-ormas Islam yang menetapkan awal Ramadhan 1433 H., sama dengan Pemerintah RI adalah Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad, Al-Washliyyah dan Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII). Sedangkan yang berbeda dengan ketetapan Pemerintah RI hanyalah Muhammadiyyah, yaitu Jum’at Kliwon, 20 Juli 2012 M.

Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, mulai 1427 H./2006 M., sampai sekarang yang berbeda dengan ketetapan Pemerintah RI dalam menetapkan awal Ramadhan dan awal Syawal hanyalah Muhammadiyyah, sedangkan ormas-ormas Islam yang lain (Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad, Al-Washliyyah dan

Dewan Dakwah Islamiyyah) walaupun mempunyai kriteria yang berbeda-beda, akan tetapi menghasilkan ketetapan awal Ramadhan dan awal Syawal yang sama dengan ketetapan Pemerintah RI., sedangkan untuk awal Dzulhijjah Dewan Dakwah Islamiyyah mengikuti ketetapan Pemerintah Arab Saudi.

 Sidang Isbat Untuk Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

Mekanisme penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini telah melalui proses yang amat panjang. Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama Republik Indonesia telah membahas konsep penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sampai empat kali. Pertama, ketika masih masih ada tenggang waktu sepuluh tahun. Kedua , ketika masih ada tenggang waktu dua tahun. Ketiga, ketika masih ada tenggang waktu satu tahun. Keempat, pada tahunnya sendiri sebelum tiba bulan Ramadhan. Sebagai contoh, rapat anggota Badan Hisab Rukyat (BHR) tahun 2012 M., di Pontianak pada bulan Maret yang lalu (2012), telah membahas kalender takwim tahun 2022 M. (1443 H./1444 H.), kalender takwim 2014 M. (1435 H./1436 H), awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 2013 M. (1434 H.) dan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 2012 M. (1433 H.). Hasil kesepakatan dalam musyawarah anggota BHR ini direkomendasikan kepada Menteri Agama RI untuk digunakan sebagai bahan penentuan hari-hari besar Islam, kalender takwim dan bahan sidang isbat.

Dalam sidang isbat, Menteri Agama menghadirkan para utusan dari berbagai ormas Islam, sebagian anggota BHR, para pakar dari astronomi dan ilmu falak dari berbagai instansi, Majlis Ulama Indonesia, para Duta Besar negara sahabat.

Pelaksanaan sidang isbat awal Ramadhan dan Syawal dilakukan pada tanggal 29 Sya’ban dan 29 Ramadhan, dengan memperhatikan hasil rukyah dari berbagai daerah di Indonesia, kalender takwim hasil musyawarah anggota BHR dan pandangan dari para peserta sidang isbat. Sedangkan untuk sidang isbat awal Dzulhijjah pelaksanaannya tidak tentu dilaksanakan pada tanggal 29 Dzulqa’dah.

Dari hasil sidang isbat yang telah diputuskan oleh Menteri Agama atas nama Pemerintah RI, seharusnya diikuti dan dipatuhi oleh segenap lapisan masyarakat, akan tetapi ternyata ada umat Islam (ormas Islam) yang tidak mau mengikuti ketetapan Pemerintah.

Penyatuan Kalender Hijriyah.

Perbedaan dalam menetapkan awal Ramadahan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung lama, seiring dengan munculnya ormas-ormas Islam itu sendiri. Upaya penyatuan, sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak pihak, namun hingga kini belum dapat membuahkan hasil.

1.      Upaya penyatuan yang dilakukan Pemerintah RI cq Menteri Agama.

Departemen Agama yang sekarang menjadi Kementerian Agama telah melakukan upaya secara terus menerus untuk mempersatukan umat Islam dalam memulai awal Ramadhan, berhari raya ’Idhul Fitri dan berhari raya ’Idhul Adha.

Bentuk upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agama bermacam-macam, antara lain:

a.       Pelatihan-pelatihan hisab rukyat secara berjenjang, mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah sampai pada tingkat terampil, dengan melibatkan

b.      dari berbagai kalangan, mulai dari pondok pesantren, ormas-ormas Islam, sampai kalangan perguruan tinggi, dengan harapan, setelah para peserta mendapatkan ilmu hisab rukyat dari para pakar astronomi, dapat berperan aktif dalam menyatukan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

c.       Pembentukan Badan Hisab Rukyat (BHR) tingkat nasional pada tahun 1972 dan masih berlangsung sampai kini, yang anggotanya terdiri dari para pakar astronomi / ilmu falak dari berbagai kalangan, mulai dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Planetarium Taman Ismail Marzuki, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN), Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), Dinas Hidro Oceanografi Angkatan Laut RI, Pondok Pesantren dan ahli ilmu falak perorangan. Badan Hisab Rukyat ini, bertugas merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan hisab rukyat, baik yang terkait dengan arah kiblat, awal waktu shalat dan kalender takwim, guna memberi masukan kepada Menteri Agama RI (khusus kalender takwim) untuk menetapkan hari-hari besar agama Islam dan untuk bahan sidang isbat dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

d.      Seminar-seminar dan lokakarya-lokakarya, dalam rangka upaya penyatuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan melibatkan dari berbagai kalangan juga, mulai dari pimpinan pondok pesantren, tokoh-tokoh ormas-ormas Islam, Majlis Ulama Indonesia sampai kalangan perguruan tinggi, dengan harapan dapat diperoleh titik temu dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Di antara hasil lokakarya yang seharusnya ditaati oleh ormas-ormas Islam adalah lokakarya penentuan kriteria penetapan awal bulan kamariyah yang dilaksanakan di Hotel USSU Cisarua baik yang pertama (1998 M.) ataupun yang kedua (2011 M.), di mana tim perumus dari kedua lokakarya tersebut diketuai dari orang Muhammadiyyah, dan disekretaris dari orang NU.

e.       Walaupun Kementerian Agama RI telah melakukan upaya sedemikian rupa, namun pada saat tertentu perbedaan tetap tidak bisa dihindari.

2. Upaya penyatuan usulan penulis.

Badan Hisab Rukyat sudah dibentuk, seminar-seminar, lokakarya-lokakarya dalam upaya penyatuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sudah dilaksanakan, Fatwa MUI sudah dikeluarkan, ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad, Al-Washliyyah dan Dewan Dakwah Islamiyyah (DDII) walaupun mempunyai kriteria yang berbeda namun tetap satu dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah kecuali DDII untuk Dzulhijjah mengikuti ketetapan Pemerintah Arab Saudi. Hanya Muhammadiyyah saja yang belum bisa menyatu, “SEBENARNYA ADA APA?”.

Semua ormas Islam telah mengalami perubahan paradigma penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Perubahan tersebut tidak bisa lepas dari internal pengurus masing-masing ormas. Sebelum tahun 1998 M., Nahdlatul Ulama sering mendahului ketetapan Pemerintah RI, mulai tahun 1998 M., sampai sekarang tidak pernah lagi mendahului Pemerintah, hal ini tidak lepas dari peranan generasi muda NU yang tergabung dalam Lajnah Falakiyah PBNU yang selalu berusaha membawa

perubahan yang lebih baik, demikian juga yang terjadi di Persis, Al-Washliyyah, Al-Irsyad dan Dewan Dakwah Islamiyyah. Untuk itu mestinya generasi muda Muhammadiyyah melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh generasi muda di ormas lain, yaitu berjuang untuk melakukan perubahan bukan mempertahankan dan memperkuat paradigma lama sehingga persatuan dan kesatuan ummat Islam khususnya dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dapat terwujud.

Kesimpulan.

1.   Pemerintah RI melalui Kementerian Agama, sudah melakukan banyak upaya dalam rangka menyatukan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, baik melalui diklat hisab rukyat, mendirikan Badan Hisab Rukyat, seminar-seminar dan lokakarya-lokakarya. Dari usaha tersebut telah berhasil menyatukan NU, Persis, Al-Irsyad, Al-Washliyyah dan DDII kecuali untuk Dzulhijjah DDII mengikuti Ketetapan Pemerintah Arab Saudi. Muhammadiyyah masih memisahkan diri.

2.   Perubahan di Muhammadiyyah hanya bisa dilakukan oleh internal Muhammadiyyah sendiri, alternatifnya adalah berada di tangan generasi muda Muhammadiyah bilamana ada kemauan berjuang untuk melakukan perubahan.

Penutup.

Alhamdulillah, semoga tulisan sangat sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.